21 April 2009

* Campus Police (Polisi Kampus)

Kesatuan polisi kampus memberikan perlindungan khusus dan penegakan hukum dalam bentuk yang ditentukan oleh akademi dan administrator universitas. Secara ideal, polisi kampus bertugas membantu dan bukan bersaing dengan agen penegakan hukum negara, wilayah, dan daerah.
Luasnya wilayah dan populasi dari sistem pendidikan tinggi terpadu cukup membantu menjelaskan mengapa diperlukan kepolisian khusus. Pada tahun 1990 terdapat 3.559 akademi, universitas, dan kampus cabang yang mendidik lebih kurang 13,7 juta siswa. Dana yang dianggarkan untuk sektor pendidikan tinggi mencapai $146 juta yang kebanyakan berupa bangunan fisik, fasilitas pendukung, dan berbagai perlengkapan lain yang harus dilindungi (National Center for Educational Statistic, 1991)
Banyak kampus yang besarnya menyerupai sebuah kota berukuran sedang dan, sebagaimana halnya penyelenggaraan wilayah, pasti akan berurusan dengan masalah lalu lintas, parkir, serta meningkatnya angka kejahatan. Meski demikian, kampus tetap berbeda dari kota di dalam demografinya. Populasi kampus bukan masyarakat cross-section secara keseluruhan melainkan terdiri atas sejumah orang yang hidup bersama dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, polisi kampus membutuhkan cara dan perhatian yang berbeda dari penegak hukum yang berada di luar kampus.

Origins and Changing Needs (Asal Mula dan Perubahan Kebutuhan)
Universitas Yale pertama kali mengawali pendirian departemen kepolisian kampus pada tahun 1894 dengan mempekerjakan dua aparat kepolisian New Haven secara penuh waktu. Namun, baru di tahun 1920-an, penjaga keamanan kampus menjadi sosok umum di dalam institusi pendidikan. Mereka biasanya adalah pensiunan polisi yang bertugas hanya pada malam hari dan akhir pekan, tidak mendapat pelatihan khusus untuk penegakan hukum, dan tidak diharapkan untuk melakukan fungsi penegakan hukum. Tugas utama mereka adalah mengamankan gedung pada malam hari dan akhir pekan (seperti mengunci dan membuka pintu dan jendela serta fungsi pengamanan bangunan lainnya) dan berpatroli di dalam kampus kalau-kalau terjadi kebakaran, mengecek alat pemanas, pipa yang bocor dan atau melakukan berbagai tugas rawat-cegah lainnya. Sejak dicabutnya peraturan minuman keras di kampus pada tahun ‘30-an, para penjaga keamanan ini mulai menerapkan kewajiban kepada para siswa untuk menertibkan perilakunya. Mereka bertanggung jawab misalnya atas terjadinya pelanggaran jam malam dan melaporkan pelanggaran minuman keras di kampus.
Gaya pelaksanaan tipe penjaga keamanan ini terus berlangsung sampai tahun ‘50-an. Selama dekade tersebut, pejabat universitas mulai menyadari bahwa kampus membutuhkan kesatuan yang lebih terorganisasi untuk menghadapi masalah yang timbul akibat bertambahnya jumlah siswa baru: kecelakaan karena perilaku siswa, bertambahnya bangunan yang harus diawasi serta lalu-lintas dan parkir. Sebagai konsekuensinya, pensiunan polisi kemudian diangkat sebagai pejabat administrasi. Mereka cenderung menciptakan departemen kepolisian kampus mengikuti struktur yang paling mereka kenal, yaitu departemen kepolisian kota. Sekalipun terjadi perubahan struktur organisasi dan meningkatnya ukuran departemen ini, mengubah sebutan dari penjaga keamanan menjadi aparat petugas keamanan kampus tetap hanya mengubah sedikit bentuk organisasi penegakan hukum kampus ini dari bentuk kerja tipe penjaga keamanan yang biasa mereka lakukan. Seperti penjaga keamanan sebelumnya, sebagian besar polisi ini adalah orang tua, tidak berpendidikan, bergaji rendah, dan tidak terlatih. Mereka terus menunaikan tugas yang sama dengan fungsi penjaga malam (misalnya menjaga bangunan atau perlengkapan universitas dan tugas rawat-cegah lainnya). Kurangnya otoritas wewenang seperti polisi pada umumnya menjadikan petugas keamanan kampus hanya memiliki sedikit kekuasaan untuk mengendalikan perilaku orang lain dibandingkan warga biasa lainnya. Konsekuensinya, ketika mendeteksi kejahatan, tugas utama polisi kampus adalah menjaga barang bukti dari kerusakan, menahan tersangka (bila diketahui), dan memberitahukan polisi lokal. Lebih jauh lagi, seperti para pendahulunya, polisi kampus tetap menjalankan kegiatannya dibawah doktrin in loco parentis; di mana hal ini membatasi kekuatan penegakan hukum mereka dengan menciptakan standar ganda di kampus, yang disebut sebagai penahanan “orang luar”, tetapi sebaliknya mengirim siswa yang melanggar ke kantor dekan untuk disiplin internal. Sebagai tambahan, sering polisi kampus diminta pura-pura tidak tahu bila terjadi pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan fakultas.

Campus Unrest (Kerusuhan di Kampus)
Transisi dari generasi “diam” tahun ‘50-an ke generasi aktif tahun ‘60-an dan ‘70-an membuat banyak akademi dan universitas tidak siap menghadapi masalah yang kemudian terjadi (Powell, 1981: President’s Comission on Campus Unrest, 1971) Seiring dengan maraknya kegiatan protes para siswa yang tidak terkendali, kekerasan dan meningkatnya tindak kriminalitas, serta rasa khawatir menjadi korban tindak kriminal, menyebabkan sejumlah institusi pendidikan mulai mengganti para petugas keamanan mereka dengan polisi yang lebih berpendidikan, terlatih, dan memiliki wewenang lebih untuk menahan serta menerapkan peraturan negara di kampus. Keputusan untuk meningkatkan dan menjadikan polisi kampus lebih professional ini merupakan pengaruh langsung dari pengalaman negatif intervensi polisi luar kampus (misalnya kasus Universitas Negeri Kent) selama masa protes mahasiswa, dan sebagai akibat tumbuhnya kesadaran bahwa bila universitas tidak mengatur dirinya sendiri maka ia akan diatur oleh pihak lain yang lebih kurang cepat tanggap terhadap keadaan dan kebutuhan. Karena itu, departemen kepolisian profesional mulai muncul di kampus pada tahun ‘60-an dan awal tahun ‘70-an.

Policy Parameter (Parameter Kebijakan)
Saat ini ada perbedaan besar antara kesatuan polisi di akademi dan di universitas. Pada pangkal spektrum ada penjaga yang tidak terlatih dengan tugas utama mereka adalah membuka pintu, mendeteksi adanya keonaran dan berurusan dengan masalah-masalah perawatan. Di bagian tengah spektrum ada kesatuan pengamanan modern yang selain menjalankan fungsi penjaga malam juga memainkan peran semipolisi, termasuk menerapkan beberapa peraturan perilaku siswa. Pada ujung spektrum terakhir ada kesatuan polisi yang canggih, sering dipimpin oleh mantan pejabat polisi, dan terorganisasi layaknya departemen kepolisian daerah. Para polisi kampus ini memiliki kewenangan penuh menjaga ketenangan wilayah sebagai polisi, memproyeksikan gambaran yang jelas tentang polisi melalui seragam dan peralatan yang digunakan, serta menerapkan hukum secara langsung dalam komunitas akademisi. Di antara ketiga kutub inilah terletak berbagai variasi kesatuan polisi kampus. (Gelber, 1972; Neil, 1980; Powell, 1981)
Meskipun protes dan kekacauan mahasiswa di tahun ‘60-an dan ‘70-an telah memunculkan berbagai kajian tentang kekacauan kampus, tetapi hanya sedikit perhatian yang diberikan untuk kerja polisi kampus. Cuma ada sedikit investigasi akademik tentang polisi kampus. Karena sedikitnya jumlah investigasi polisi kampus, maka konsekuensinya adalah tidak ada tinjauan menyeluruh tentang organisasi, administrasi, dan kegiatan operasional polisi kampus. Dari sedikit studi yang dilakukan tersebut, titik berat masih terletak pada struktur dan fungsi departemen. Kita dapat menemukan bahwa departemen kepolisian kampus beragam dari segi besaran, struktur organisasional, dan rentang fungsi departemen yang bergantungpada jenis pengawas lembaga (negara atau swasta), tipe lembaga (universitas atau akademi), sumber kewenangan (peraturan, deputisasi, kontrak jaga), jumlah siswa pendaftar, lokasi (kota, pedesaan, atau pinggiran kota), dan tingkat akademik (junior, senior, S1). Secara lebih spesifik, lembaga pemerintah cenderung memiliki departemen kepolisian yang lebih besar. Sebagian besar universitas di Amerika yang memiliki 10.000 siswa atau lebih cenderung mengoperasikan suatu departemen kepolisian dengan rentang tanggung jawab yang lebih luas atas pelayanan kepolisian. Universitas yang memiliki jumlah siswa lebih kecil cenderung menggunakan penjaga malam atau sistem penjagaan yang hanya bertanggung jawab atas fasilitas fisik bangunan dan universitas. (Bartram dan Smith, 1969; Nielsen, 1971) sementara departemen kepolisian kampus yang lebih besar cenderung melakukan investigasi tindak kriminal juga. (Scott, 1976) Meski sebagian besar departemen kepolisian kampus mensyaratkan adanya pelatihan bagi petugas baru, sekolah-sekolah besar di perkotaan lebih cenderung menekankan pada pemberian keahlian spesifik, pengalaman, atau polisi yang memiliki kualifikasi penuh. (Adams dan Rogers, 1971; Bartram dan Smith, 1969; Scott, 1976) Telah ada peningkatan dramatis dalam perekrutan polisi kampus wanita di tahun-tahun terakhir, terutama di sekolah negeri di perkotaan. Sebagian besar departemen kepolisian kampus memiliki hubungan yang lebih bersifat mapan daripada sekedar hubungan berdasar kontrak dengan lembaga di mana mereka bertugas; hubungan yang bersifat kontrak dengan satu departemen kepolisian swasta hanya muncul bila lembaga pendidikan tersebut adalah swasta atau akademi kecil.
Hanya ada satu penelitian mengenai organisasi dan aktivitas keseharian polisi kampus dan membandingkannya dengan kerja polisi kota. (Bordner dan Petersen, 1983) Studi tersebut menggambarkan apa yang dilakukan polisi kampus pada universitas di kota, bagaimana organisasi, nilai, dan sikap mereka serta bidang pekerjaan mereka. Berbagai kesamaan dan perbedaan antara kepolisian kampus dan kepolisian kota dapat diidentifikasikan. Kepolisian kampus berbagi masalah dengan polisi kota (misalnya dalam tindak kriminal); meski demikian, polisi kampus biasanya berurusan dengan masalah yang tidak termasuk dalam skala prioritas polisi kota (misalnya soal perparkiran). Namun, baik polisi kampus maupun polisi kota bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penangkapan pelaku tindak kriminal, menjaga ketertiban, melindungi kehidupan warga, melindungi properti, dan memberikan pelayanan kepada warga. Terlebih lagi, prosedur dan kegiatan operasi polisi kampus dan polisi kota mirip satu sama lain. Kedua tipe ini bekerja dalam beberapa pergantian dengan jam yang tidak tetap dan selalu siap atas panggilan darurat; polisi patroli memenuhi panggilan untuk bantuan, menyelidiki kecelakaan kendaraan, menulis surat tilang, menahan, dan melakukan tindakan lain bila diperlukan.
Meski demikian, ada dua perbedaan utama dari polisi kampus dibanding dengan polisi kota. Polisi kampus melayani klien yang secara demografis berbeda dari klien polisi kota. Polisi kampus berfungsi di dalam sebuah lingkungan artifisial, dengan lingkungan yang sangat terstruktur untuk sekelompok orang yang bekerja atau belajar dalam area geografis terbatas dalam satu periode waktu tertentu. Dalam tugas keseharian mereka, para polisi kampus berhadapan dengan orang-orang berpendidikan dan profesional, bukan para pelaku tindak kejahatan. Kelompok orang ini sedikit sekali kesamaannya dengan masyarakat cross-section yang dihadapi polisi kota. Secara singkat, tak seperti halnya polisi kota, polisi kampus tidak berurusan dengan publik yang sangat beragam, karena mereka hanya berhadapan dengan klien terpilih. Kualitas kedua yang utama dari polisi kampus adalah soal filosofi. Dalam suatu komunitas pendidikan ini yang ditekankan bukanlah penahanan melainkan pencegahan dan pelayanan. Kampus terdiri atas orang-orang yang yang membutuhkan pendekatan khusus dibandingkan dengan yang biasa dilakukan di kota. Fakta ini mengharuskan adanya pendekatan yang bersifat tidak menekan, yaitu pendekatan yang dicirikan oleh akal sehat, pemahaman situasi, keramahan, tenggang rasa, dan pemahaman. Suatu pendekatan yang berorientasi pada tindakan dianggap tidak memiliki tempat dalam kampus dan institusi. Sebaliknya, polisi kampus harus menekankan kemampuan pengendalian dalam melaksanakan tugas keseharian. Karena itu, polisi kampus harus lebih menaruh perhatian pada upaya pengelolaan suatu lingkungan yang mendukung proses belajar dan perlindungan untuk komunitas akademisi dari berbagai bahaya (kriminal ataupun nonkriminal) dibandingkan dengan tugas kepolisian atau pengawasan secara nyata.
David M. Petersen
Diane C. Bordner
Daftar Pustaka
Adams, G.B. dan P.G. Rogers. Campus Policing: The State of the Art. Los Angeles: University of Southern California, Center for Justice Administration, 1971.
Bartram, J.L. dan L.W.Smith. “A Survey of Campus Police Forces. “Journal of the College and University Personnel Association 21 (1969):34”42.
Bordner, D.C. dan D.M. Petersen. Campus Policing: The Nature of University Police Work. Lanham, MD: University Press of America, 1983.
Gelber, S. The Role of Campus Security in the College Setting. Washington, DC: Government Printing Office, 1972.
Neil, R.E. “A History of Campus Security Early Origins.” Campus Law Enforcement Journal 10 (1980):28"30.
Nielsen, S.C. General Organizatoinal & Administrative Concepts for University Police. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1971.
Powel, J.W. Campus Security and Law Enforcement. Boston: Butterworth, 1981.
President’s Commissionon Campus Unrest. The Report of the Commission on Campus Unrest. Washington, DC: Government Printing Office, 1971.
Sims, O.S. (ed.). The Challenge of New Directions in Campus Law Enforcement. Atena: University of Georgia center for Continuing Education, 1972.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar